Menimbang Arah Reformasi Hukum: Antara Formalisme Prosedural dan Keadilan Substantif

Dialektika reformasi hukum di Indonesia pascareformasi terus dihadapkan pada ketegangan laten: apakah hukum hanya diposisikan sebagai instrumen teknis-administratif untuk melegitimasi kalkulasi kekuasaan (rule-by-law), ataukah ia ditegakkan sebagai benteng etis untuk mewujudkan keadilan substantif bagi warga negara (rule-of-law)?

Jebakan Positivisme Sempit dan Reduksi Makna Negara Hukum

Kecenderungan penegakan hukum di tanah air kerap terjebak dalam kubangan positivisme hukum sempit (mechanical jurisprudence). Dalam kacamata ini, keabsahan hukum dipandang selesai semata-mata bila suatu norma telah memenuhi syarat formil dan diketok oleh otoritas berwenang, kendati substansi muatannya secara telanjang mencederai rasa keadilan publik dan menguntungkan segelintir elite oligarki.

Filsuf hukum terkemuka Jerman, Gustav Radbruch (1946), dalam risalah monumentalnya merumuskan apa yang dikenal sebagai Radbruch Formula: kepastian hukum positif memang esensial, namun manakala ketegangan antara hukum positif dan keadilan mencapai ambang batas yang tak tertahankan (unerträglichen Grad), maka hukum positif yang cacat moral tersebut harus mengalah demi keadilan yang lebih tinggi. Mengabaikan dimensi etis ini hanya akan mentransmutasi hukum dari instrumen keadilan menjadi instrumen penindasan legalistik (gesetzliches Unrecht).

"Hukum yang tercerabut dari nurani keadilan substantif hanya akan melahirkan tirani legalistik: segala hal tampak sah secara stempel administratif, namun hampa dari nilai-nilai moral konstitusional."

Erosi Independensi Yudisial: Menakar Bahaya Judicial Capture

Lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, semestinya bertindak sebagai wasit independen sekaligus benteng pamungkas hak-hak asasi warga negara. Kendati demikian, dalam beberapa tahun terakhir, para sarjana hukum tata negara mencatat menguatnya indikasi judicial capture—sebuah modus operandi di mana cabang kekuasaan politik berupaya menjinakkan independensi kekuasaan kehakiman lewat intervensi komposisi pengadil, revisi kilat undang-undang kelembagaan yudisial, hingga jejaring loyalitas informal.

Fenomena ini berpuncak pada kontroversi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang kemudian berujung pada sanksi etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan No. 2/MKMK/L/11/2023. Peristiwa ini menjadi lonceng peringatan keras bahwa ketika integritas personal dan benturan kepentingan diabaikan, legitimasi putusan yudisial akan segera mengalami degradasi di mata masyarakat luas.

Deliberasi Bermakna: Menghidupkan Kembali Meaningful Participation

Di ranah pembentukan undang-undang, disonansi antara prosedur formal dan keadilan substantif kerap tercermin dalam praktik fast-track legislation. Banyak rancangan regulasi strategis yang dibahas secara kilat, minim transparansi naskah akademik, serta menutup pintu bagi masukan kelompok rentan dan masyarakat sipil terdampak.

Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah meletakkan batu pijakan doktrin yang sangat progresif melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pertimbangan hukumnya yang monumental, Mahkamah menegaskan bahwa partisipasi publik tidak boleh disederhanakan menjadi sekadar sosialisasi satu arah atau pemenuhan daftar hadir formalitas. Partisipasi masyarakat harus memenuhi tiga hak fundamental yang tak terpisahkan dalam doktrin meaningful participation:

1. Right to be heard (Hak untuk Didengar): Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan kritik terhadap substansi regulasi tanpa hambatan birokratis.
2. Right to be considered (Hak untuk Dipertimbangkan): Kewajiban otoritas pembentuk undang-undang untuk menelaah, mengkaji, dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh substansi argumen masyarakat dalam perumusan norma pasal demi pasal.
3. Right to be explained (Hak untuk Mendapatkan Penjelasan): Kewajiban lembaga legislatif dan eksekutif untuk memberikan jawaban serta penjelasan tertulis yang rasional dan akuntabel kepada publik mengapa suatu masukan diterima atau ditolak.

Kendati doktrin ini telah diadopsi ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), tantangan terberat tetap berada pada komitmen kultural para pembuat kebijakan agar tidak memanipulasi prosedur demi mempercepat agenda-agenda pragmatis jangka pendek.

Menuju Hukum Progresif: Mengembalikan Hukum untuk Kemanusiaan

Untuk keluar dari jebakan formalisme prosedural yang kering, diskursus hukum Indonesia mutlak memerlukan penyegaran paradigma melalui gagasan Hukum Progresif yang dirintis oleh begawan sosiologi hukum Indonesia, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. (2006, 2009).

Ajaran inti hukum progresif bertolak dari aksioma moral yang jernih: "Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum." Ketika teks regulasi kaku justru melahirkan ketidakadilan struktural, aparat penegak hukum dan hakim dituntut memiliki keberanian nurani untuk melakukan terobosan hukum (rule-breaking) yang bertumpu pada empati sosial dan pembebasan masyarakat dari ketertindasan.

Hukum progresif menolak anggapan bahwa penegakan hukum hanyalah pembacaan pasal-pasal mekanis seperti corong undang-undang (la bouche de la loi). Penegak hukum harus memiliki kepekaan hermeneutis terhadap denyut keadilan sosial warga negara, khususnya mereka yang termarginalkan oleh relasi kuasa yang timpang.

Kesimpulan: Rekonstruksi Etika dan Fondasi Kepercayaan Publik

Arah reformasi hukum Indonesia ke depan tidak akan terselesaikan semata-mata dengan menambah kuantitas pasal regulasi (hyper-regulation). Penataan ulang mutlak menyentuh tiga ranah arsitektural:

• Restorasi Independensi Yudisial: Memperkuat pengawasan Komisi Yudisial dan integritas rekrutmen hakim konstitusi serta hakim agung dari segala bentuk kooptasi partisan.
• Institusionalisasi Deliberasi Bermakna: Menjamin transparansi naskah rancangan undang-undang sejak tahap awal dan membuka ruang uji publik yang akuntabel.
• Transformasi Paradigma Penegak Hukum: Menggeser kultur penegakan hukum dari formalisme tekstual menuju orientasi keadilan substantif yang berpihak pada martabat kemanusiaan.